Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

id · official · sha256:4dc5b00339bc45a9625e5017d19cce081f76d7cbccf0014092728016f94490a8ID

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. 5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. 8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. 11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. 14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Referencing norms: BusinessOperator, Certificate, Lph, Material, Person, Product, halal_product

id · official · sha256:f4254441a749515c92338ea318bec020ac06f7be20d5bc9706e111fdea77fb19ID

Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Referencing norms: HalalDeterminationTakesDecreeForm, halal_determination_takes_decree_form

id · official · sha256:4cec4acfd1819df79a622013963c692d6aa00862a19bb144c5330d8b650cf0c3ID

Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Referencing norms: DelegatedMatter, DelegatedRegulationPower, IssueImplementingRegulation, assert-h2adad0833f3a6f63ce6d526e40728f476a27ac7f2cdeb88272ab70241ab83af6, delegated_to

id · official · sha256:cf1de1e9a36dd1a1df78d465a33d8acf62cf520c552d08e415355c24d1bdbfb2ID

Pasal 12 (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Referencing norms: EqualOpportunityToAssist, LphEstablishmentPermitted, equal_opportunity_to_assist, may_establish_lph

id · official · sha256:0669483414c2914e476b63f6eb450778dc3d87d7bccf3c9a1636f3e76191c44cID

Pasal 13 (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b. memiliki akreditasi dari BPJPH; c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Referencing norms: LphRequirementsMet, PublicLphNeedsIslamicProposal, lph_requirements_met

id · official · sha256:b649565c2cd80ff3f6bca75dd54f6f22f48fe0579a39ef9c2440d2a307f7a9b6ID

Pasal 14 (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Referencing norms: AuditorAppointmentValid, auditor_appointment_valid

id · official · sha256:ebb0635beb959c9a0206979a89f2f83c2d0ecf8b8b2a6a75ddd346dc6124e45bID

Pasal 15 Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas: a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Referencing norms: AuditorExaminationDuty, AuditorReportDuty, ExamineAndAssess, ReportExaminationToLph

id · official · sha256:ee7a67cc7eecc663eed5279be9794ad73a620185b4550eba06406c66b29e0de7ID

Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Referencing norms: DelegatedMatter, DelegatedRegulationPower, IssueImplementingRegulation, assert-h0a77158a67132a40ab507f7664c3d86131f59190859ff0643dc34cede258702e

id · official · sha256:d080cb726cb445a852ca0d4443fd4cc15c6bca6d42cc1f854e55024b2f7261dfID

Pasal 17 (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. hewan; b. tumbuhan; c. mikroba; atau d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Referencing norms: AnimalMaterialPresumedHalal, HaramDefeatsHalalMaterial, MaterialOrigin, OriginAnimal, OriginMicrobe, OriginPlant, OriginProcessDerived, animal_material, halal_material, material_origin, plant_material, process_material

id · official · sha256:7e4fafd802e3983a7f673ecee19ab255cbb7534709931091c6f48811b5ee8f11ID

Pasal 18 (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. bangkai; b. darah; c. babi; dan/atau d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Referencing norms: BloodClosure, CarcassClosure, GroundMakesHaram, HaramAnimalSource, HaramByBlood, HaramByCarcass, HaramByPig, HaramBySlaughter, MinisterDeterminationMakesHaram, PigClosure, SlaughterClosure, declared_haram_by_minister, declared_haram_by_minister/external, haram_ground, haram_material

id · official · sha256:884c12403d38ec5d9814d1c4e6d62bd8c2dbcaddcc0abf7f2e91081279a90b44ID

Pasal 19 (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referencing norms: SlaughterAccordingToSharia, SlaughterCompliant, SlaughterDuty, slaughter_compliant

id · official · sha256:eb1a9340e621fb4c126713f58e44cd6a9a6948f0340b68d87c33e225a1b1baafID

Pasal 2 Penyelenggaraan JPH berasaskan: a. pelindungan; b. keadilan; c. kepastian hukum; d. akuntabilitas dan transparansi; e. efektivitas dan efisiensi; dan f. profesionalitas.

id · official · sha256:65194cbb37f73278378b95f47da2859d5e2e09639fa6e98ca2b333b48a06bbabID

Pasal 20 (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Referencing norms: HaramDefeatsHalalMaterial, MinisterDeterminationMakesHaram, PlantHaramByHealthRisk, PlantHaramByIntoxication, PlantMaterialPresumedHalal, ProcessHaramByContamination, ProcessHaramByContent, ProcessHaramByMixing, declared_haram_by_minister, declared_haram_by_minister/external, halal_material

id · official · sha256:1fa9d11710583ca30fc0de5a73a9495f720eef308d74fc146f55d9ed12517ec6ID

Pasal 21 (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. bebas dari najis; dan c. bebas dari Bahan tidak halal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Referencing norms: DelegatedMatter, FacilitiesFindingContradiction, PphFacilitiesCompliant, assert-h4ecccca139e635fec4a531c007355f197a334fa39ba5b3f62694fa22c9ceddf0, facilities_finding_contradiction, pph_facilities_compliant

id · official · sha256:9dad92a81d7ddcff31a2f468c10083aa1240895d52eb64d1854bd1ca0cdde687ID

Pasal 22 (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: AdministrativeSanction, Article22Fine, Article22WrittenWarning, DelegatedMatter, FacilitiesFindingContradiction, assert-h42d876385336e2e97d392aa43f34a82e30eaf55b62f90e36bb82cfbecde4ea08, facilities_finding_contradiction, pph_separation_violation_found, sanction_available

id · official · sha256:c286f361f6154cc3988417b337b5b95c0f88831e6ead9436dc440f4d38bd664bID

Pasal 23 Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Referencing norms: OperatorRights, OperatorServiceRight, operator_entitled_to_information, operator_entitled_to_service

id · official · sha256:1ca88ea3daddb2be3384e6d31c4fe4f93f41d98cf7f40967add2fdef143fdacbID

Pasal 24 Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c. memiliki Penyelia Halal; dan d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Referencing norms: ApplicantSupervisorDuty, ApplicantTruthfulnessDuty, GiveTruthfulInformation, HaveHalalSupervisor

id · official · sha256:3a35ea07f70fc0fb0dd2937bd6ddba9391789820419c76b20361cbb08ca2a903ID

Pasal 25 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Referencing norms: AttachHalalLabel, HolderLabelDuty, HolderMaintainHalalnessDuty, HolderReportMaterialChangeDuty, MaintainHalalness, ReportMaterialChange

id · official · sha256:11f560f49dc213104cf405ef7d14e88cfe12d9520d982c26471f85c3fb20459dID

Pasal 26 (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Referencing norms: AttachNonHalalInformation, HaramProducerExempt, NonHalalInformationDuty, ProducesFromHaram, produces_from_haram_material

id · official · sha256:de559599fd22517d53bbd4df19df023777a515d12559881a3b3ef043ac2b8647ID

Pasal 27 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: AdministrativeSanction, Article27Fine, Article27Revocation, Article27SecondFine, Article27SecondWrittenWarning, Article27VerbalWarning, Article27WrittenWarning, BpjphRevokesCertificate, DelegatedMatter, article_25_violation_found, article_26_violation_found, assert-h854a90e83eab685b234af107a5672de36ef5c5d128f6fc35ba7592af5378e077

id · official · sha256:bc73c0867f440462ea95d2f30dfce02d5162a172a26d6a674f8767df9fdfbff9ID

Pasal 28 (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: a. mengawasi PPH di perusahaan; b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: DelegatedMatter, ReportSupervisorToBpjph, SupervisePph, SupervisorQualified, SupervisorReportDuty, SupervisorTaskDuty, assert-h6fa4c1af468b14adf50ca89251421e5d6d60f328fe05114a6f9880f00dd3b75a, supervisor_qualified

id · official · sha256:f0597c4ca5308541edb7e91c1fe442dcbf922ccc7912e1f3a391c4c80a0e3f2eID

Pasal 29 (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: Application, ApplicationComplete, DelegatedMatter, HalalCertificationProcedure, HalalCertificationProcedure/ApplicationReturned, HalalCertificationProcedure/AppointLph, HalalCertificationProcedure/CertificateIssued, HalalCertificationProcedure/DeclareComplete, HalalCertificationProcedure/DeclareNotHalal, HalalCertificationProcedure/DetermineHalal, HalalCertificationProcedure/DocumentsComplete, HalalCertificationProcedure/Examine, HalalCertificationProcedure/Examined, HalalCertificationProcedure/ForwardToMui, HalalCertificationProcedure/HalalDetermined, HalalCertificationProcedure/IssueCertificate, HalalCertificationProcedure/LphAppointed, HalalCertificationProcedure/ResultWithBpjph, HalalCertificationProcedure/ResultWithMui, HalalCertificationProcedure/ReturnResultToBpjph, HalalCertificationProcedure/Submitted, HalalCertificationProcedureState, HalalCertificationProcedureStep, HalalCertificationProcedureTransition, application_documents_complete, assert-h3ec27c951653c70a451db186e586e7d003dbd7c913fed77e7e887849386bab92, attempted_transition, current_state, entered_state, initial_state, left_state, procedure_instance, state_before, valid_transition

id · official · sha256:434e3fd23c2296b28aa745680b8a6bcf1630ecc15f39d9ef63bad03fec356a60ID

Pasal 3 Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

id · official · sha256:f2036947525b104d34af74b0b072ba2170424d352cafe1d21d1d398c42148e27ID

Pasal 30 (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: AppointmentInTime, AppointmentOverdue, AppointmentRecorded, DelegatedMatter, HalalCertificationProcedure, HalalCertificationProcedure/ApplicationReturned, HalalCertificationProcedure/AppointLph, HalalCertificationProcedure/CertificateIssued, HalalCertificationProcedure/DeclareComplete, HalalCertificationProcedure/DeclareNotHalal, HalalCertificationProcedure/DetermineHalal, HalalCertificationProcedure/DocumentsComplete, HalalCertificationProcedure/Examine, HalalCertificationProcedure/Examined, HalalCertificationProcedure/ForwardToMui, HalalCertificationProcedure/HalalDetermined, HalalCertificationProcedure/IssueCertificate, HalalCertificationProcedure/LphAppointed, HalalCertificationProcedure/ResultWithBpjph, HalalCertificationProcedure/ResultWithMui, HalalCertificationProcedure/ReturnResultToBpjph, HalalCertificationProcedure/Submitted, HalalCertificationProcedureState, HalalCertificationProcedureStep, HalalCertificationProcedureTransition, appointment_overdue, appointment_recorded, appointment_within_deadline, assert-h96615f29ecacada3bb2624027479d05b4bbddc31bdec4092081c30730485a6e3, attempted_transition, current_state, entered_state, initial_state, left_state, procedure_instance, state_before, valid_transition

id · official · sha256:a981b1b32fbc990f842fb334a9f02acdcd8493ce25a4a646e91401114ff079ebID

Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Referencing norms: ConductLaboratoryTest, HalalCertificationProcedure, HalalCertificationProcedure/ApplicationReturned, HalalCertificationProcedure/AppointLph, HalalCertificationProcedure/CertificateIssued, HalalCertificationProcedure/DeclareComplete, HalalCertificationProcedure/DeclareNotHalal, HalalCertificationProcedure/DetermineHalal, HalalCertificationProcedure/DocumentsComplete, HalalCertificationProcedure/Examine, HalalCertificationProcedure/Examined, HalalCertificationProcedure/ForwardToMui, HalalCertificationProcedure/HalalDetermined, HalalCertificationProcedure/IssueCertificate, HalalCertificationProcedure/LphAppointed, HalalCertificationProcedure/ResultWithBpjph, HalalCertificationProcedure/ResultWithMui, HalalCertificationProcedure/ReturnResultToBpjph, HalalCertificationProcedure/Submitted, HalalCertificationProcedureState, HalalCertificationProcedureStep, HalalCertificationProcedureTransition, LaboratoryTestDuty, ProvideInformationDuty, ProvideInformationToAuditor, attempted_transition, current_state, entered_state, initial_state, left_state, procedure_instance, state_before, valid_transition

id · official · sha256:29bffe693f273795dffa80cb9cce533912b44b847bd8ab2174466337129e3cecID

Pasal 32 (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Referencing norms: HalalCertificationProcedure, HalalCertificationProcedure/ApplicationReturned, HalalCertificationProcedure/AppointLph, HalalCertificationProcedure/CertificateIssued, HalalCertificationProcedure/DeclareComplete, HalalCertificationProcedure/DeclareNotHalal, HalalCertificationProcedure/DetermineHalal, HalalCertificationProcedure/DocumentsComplete, HalalCertificationProcedure/Examine, HalalCertificationProcedure/Examined, HalalCertificationProcedure/ForwardToMui, HalalCertificationProcedure/HalalDetermined, HalalCertificationProcedure/IssueCertificate, HalalCertificationProcedure/LphAppointed, HalalCertificationProcedure/ResultWithBpjph, HalalCertificationProcedure/ResultWithMui, HalalCertificationProcedure/ReturnResultToBpjph, HalalCertificationProcedure/Submitted, HalalCertificationProcedureState, HalalCertificationProcedureStep, HalalCertificationProcedureTransition, attempted_transition, current_state, entered_state, initial_state, left_state, procedure_instance, state_before, valid_transition

id · official · sha256:21db0336bafecde887a3a1d4ff50e88d8b2eb344c5e7fcfb19dc407e8083f0cdID

Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Referencing norms: FatwaInTime, FatwaOverdue, HalalCertificationProcedure, HalalCertificationProcedure/ApplicationReturned, HalalCertificationProcedure/AppointLph, HalalCertificationProcedure/CertificateIssued, HalalCertificationProcedure/DeclareComplete, HalalCertificationProcedure/DeclareNotHalal, HalalCertificationProcedure/DetermineHalal, HalalCertificationProcedure/DocumentsComplete, HalalCertificationProcedure/Examine, HalalCertificationProcedure/Examined, HalalCertificationProcedure/ForwardToMui, HalalCertificationProcedure/HalalDetermined, HalalCertificationProcedure/IssueCertificate, HalalCertificationProcedure/LphAppointed, HalalCertificationProcedure/ResultWithBpjph, HalalCertificationProcedure/ResultWithMui, HalalCertificationProcedure/ReturnResultToBpjph, HalalCertificationProcedure/Submitted, HalalCertificationProcedureState, HalalCertificationProcedureStep, HalalCertificationProcedureTransition, HalalDeterminationSigned, attempted_transition, current_state, entered_state, fatwa_overdue, fatwa_within_deadline, halal_determination_signed, initial_state, left_state, mui_determines_halal, mui_determines_halal/external, procedure_instance, state_before, valid_transition

id · official · sha256:3670cf13193e84681ba891ef87c1d4d4f97859f7cd2036bc5db038512c475467ID

Pasal 34 (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Referencing norms: BpjphIssuesCertificate, HalalCertificationProcedure, HalalCertificationProcedure/ApplicationReturned, HalalCertificationProcedure/AppointLph, HalalCertificationProcedure/CertificateIssued, HalalCertificationProcedure/DeclareComplete, HalalCertificationProcedure/DeclareNotHalal, HalalCertificationProcedure/DetermineHalal, HalalCertificationProcedure/DocumentsComplete, HalalCertificationProcedure/Examine, HalalCertificationProcedure/Examined, HalalCertificationProcedure/ForwardToMui, HalalCertificationProcedure/HalalDetermined, HalalCertificationProcedure/IssueCertificate, HalalCertificationProcedure/LphAppointed, HalalCertificationProcedure/ResultWithBpjph, HalalCertificationProcedure/ResultWithMui, HalalCertificationProcedure/ReturnResultToBpjph, HalalCertificationProcedure/Submitted, HalalCertificationProcedureState, HalalCertificationProcedureStep, HalalCertificationProcedureTransition, IssueOnHalalDetermination, ReturnOnNotHalal, application_returned_with_reasons, attempted_transition, certificate_must_be_issued, current_state, entered_state, initial_state, left_state, procedure_instance, state_before, valid_transition

id · official · sha256:5ad57ae00c98f02abcb2d15596f3c7fa864a5b9c059b5b07a09d25a9f2a93494ID

Pasal 35 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Referencing norms: HalalCertificationProcedure, HalalCertificationProcedure/ApplicationReturned, HalalCertificationProcedure/AppointLph, HalalCertificationProcedure/CertificateIssued, HalalCertificationProcedure/DeclareComplete, HalalCertificationProcedure/DeclareNotHalal, HalalCertificationProcedure/DetermineHalal, HalalCertificationProcedure/DocumentsComplete, HalalCertificationProcedure/Examine, HalalCertificationProcedure/Examined, HalalCertificationProcedure/ForwardToMui, HalalCertificationProcedure/HalalDetermined, HalalCertificationProcedure/IssueCertificate, HalalCertificationProcedure/LphAppointed, HalalCertificationProcedure/ResultWithBpjph, HalalCertificationProcedure/ResultWithMui, HalalCertificationProcedure/ReturnResultToBpjph, HalalCertificationProcedure/Submitted, HalalCertificationProcedureState, HalalCertificationProcedureStep, HalalCertificationProcedureTransition, IssueInTime, IssueOverdue, attempted_transition, current_state, entered_state, initial_state, issue_overdue, issue_within_deadline, left_state, procedure_instance, state_before, valid_transition

id · official · sha256:8a470586d33e0ef6b2a982d0a85905d5ff3a66357709d8c9e11df3133e21e6d9ID

Pasal 36 Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Referencing norms: PublicationRequired, publication_required

id · official · sha256:2d572e5004802928047e155048a086f828b31ebb0025caf94444e68dbce90eedID

Pasal 37 BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Referencing norms: HalalLabelFormDetermined, halal_label_form_determined

id · official · sha256:fb9ec12af7bc8f722d16e171cabfb6c265546fd2b8405c17ad6316fa3042ccfbID

Pasal 38 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. kemasan Produk; b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau c. tempat tertentu pada Produk.

Referencing norms: LabelPlacementDuty, PlaceHalalLabelProperly

id · official · sha256:ae1cf7c0a2777093fb471d3c08b16e59d792fc65c292ba40d097f4a8fae00fc8ID

Pasal 39 Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Referencing norms: LabelPlacementDuty, PlaceHalalLabelProperly

id · official · sha256:9eae4bdfac5a8f342b5571f02b8e13c268dee9f4431026b7552eae010e84ee89ID

Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Referencing norms: CertificationDuty, CertificationRequired, CirculatingClosure, CoveredByCirculating, CoveredByEntering, CoveredByTrading, EnteringClosure, HalalCertified, ImportOutsideDelay/ImportDutyFromEntryIntoForce, ProductHoldsValidCertificate, TradedClosure, certification_required, circulates_in_indonesia, covered_by_certification_rule, enters_indonesia, holds_valid_certificate, traded_in_indonesia

id · official · sha256:ea3cf566790353792b29c45abeaa70ed84211941e1f4b19454fdfdc9a1ab5f1fID

Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: DelegatedMatter, assert-hcca112d0efd25f4f5af2aa8b8bfc14d6b5406099bfb178ac4265219817c6415a

id · official · sha256:709c580e44fbc861ca9a0798e536b8f821e294e9f1c77afcfbe60d2c7e3d7838ID

Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: AdministrativeSanction, Article41Revocation, Article41VerbalWarning, Article41WrittenWarning, DelegatedMatter, assert-h7ed1bdbec1d6ac69d17ae228ff6889ff288b2124ab16e933446c148996ec2932, label_violation_found

id · official · sha256:9326bc8eeb2b94f1ccf016620e4d198b08d2de23b00c251be17990e41a62a1a0ID

Pasal 42 (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: CertificateInForce, CertificateValidityWindow, CompositionChangeDefeatsValidity, DelegatedMatter, ProductHoldsValidCertificate, RenewCertificate, RenewalDuty, RenewalInTime, RenewalLate, assert-hfc629dda208e25bc8278a2f251e8927156786b5af05ae4dda1d33daf0f7e2b42, certificate_in_force, certificate_valid_until, renewal_in_time, renewal_late

id · official · sha256:bc58e1bb5ff1b294e6d10ec969c0973a255a39d90d5809cd89e5fd23dbeb0bedID

Pasal 43 Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Referencing norms: FormulaSecrecyDuty, KeepFormulaSecret

id · official · sha256:2523849c9715cb8f42df63ac00a7785f91dd92908cf0f8883ee9105d4a1aa72bID

Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Referencing norms: CostBorneByApplicant, DelegatedMatter, MicroSmallMayBeFacilitated, assert-h42d3fa41e8b362d701cdc96aca07e69bc6d67848fd74f4243438aa30cdc710bf, cost_borne_by, cost_may_be_facilitated

id · official · sha256:2255e2d533050c3c93dcf53e2a4fc43e88e5bf776b8f5195434bc9793a609887ID

Pasal 45 (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: DelegatedMatter, assert-h742f023470c155e02b3c59cacc955764a887804fa40eddf090d22cfe23ce561c

id · official · sha256:54910699c0c46efba041d85e6d35d9f8c5dffc94b98ca5b269c583f69dec60b2ID

Pasal 46 (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Referencing norms: DelegatedMatter, InternationalCooperationPermitted, assert-h65b13defe8f199133f8d9a32fbc6df2506c71c78a197568ba1418a9ab02720c7, international_cooperation_permitted

id · official · sha256:5f213165f1eef007047b21f6833886539d8df9513fdb72dfdf839dbd58ec75c5ID

Pasal 47 (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2). (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia. (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Referencing norms: DelegatedMatter, ForeignCertificateRegistrationDuty, ImportedProductMustComply, RecognisedForeignCertificateExempts, RegisterForeignCertificate, assert-hcdc50262d34e2e8d887c3ce4a9de1eb3a3dc73583bf1e0eb69108d43473b478e, must_comply_with_this_act

id · official · sha256:636e4f78ac35c9c31e5e65ff93e1d28a51015a31aba2ff31261085a24e26e46bID

Pasal 48 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: AdministrativeSanction, Article48GoodsWithdrawal, DelegatedMatter, assert-h421ade0acadc15ad5ff1796521ccca14aadec549cb67fd903c7ff3adfab0a274, registration_violation_found

id · official · sha256:6d4936cf3bfc4d893741208985ba326b95cddb0f520d13f6189fd4cdb71c8123ID

Pasal 49 BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Referencing norms: SubjectToSupervision, subject_to_bpjph_supervision, supervision_covers

id · official · sha256:59604fa4ea44c5a598935e3be7251c57c3b7112cebcfd757e4e5b8a1742d9c4fID

Pasal 5 (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Referencing norms: DelegatedMatter, RegulationMaker, assert-hd959f73a7aa78e103145c98740acf839aa51bdadd7c8cfe6d76d2cfe19227866

id · official · sha256:d4ed6f6915f3f28f1af79d5033328f6ae5637652f8a07ad2771cb066041c5fd4ID

Pasal 50 Pengawasan JPH dilakukan terhadap: a. LPH; b. masa berlaku Sertifikat Halal; c. kehalalan Produk; d. pencantuman Label Halal; e. pencantuman keterangan tidak halal; f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Referencing norms: SupervisionSubject, assert-h39ab467a50f33721350d41093852b4c6854c785d11fcee6e68f832c4c4cd131b, assert-h3ce199d0d9e993a17c94101a1ebec353b5d1d20dcb763106ae90343ab534f3cf, assert-h640e5d5e534c4857107c05094dcb101f72e6c91a0e54f140e15ae4ae17d0a09a, assert-h71923282540f33fd41080b81958eab12f3aa294aae634f5af58124233e828bd0, assert-h7f303b96d674a2d607847a4e3ff5cd4f11031fff9a31cf0465c4f05f5d5424dd, assert-h9c66c3fc163c9828ccf0398ce3436dbdbdf11e225d5a731b42e9dda8db6212db, assert-hf40ae95e1569f96339e2dda56cba93774f9ebd1f7253ba8283994c61002c1144, supervision_covers

id · official · sha256:e7029589c3066f54c09fde6be163389260de9692133890af610251141eb710fcID

Pasal 51 (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referencing norms: SupervisionAloneLawful, SupervisionJointlyLawful, supervision_form_lawful

id · official · sha256:7fa3d000f533e4c2775f4a5f99d4209d038b7d14accf6a9431a1b0bf59d8d406ID

Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Referencing norms: DelegatedMatter, DelegatedRegulationPower, IssueImplementingRegulation, assert-h4dffb33b011b86355e068d87ada733ca954862b83390192a91a54dd6c9e31a36

id · official · sha256:6958db069903727386feeeed1b74fba266a1dc4e3262b13311d832f750138282ID

Pasal 53 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar. (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Referencing norms: PublicParticipationRecognised, public_participation_recognised

id · official · sha256:205e64f95664b306290154b33025566e1fcece3d025544342ba18f718f736ad0ID

Pasal 54 BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

Referencing norms: AwardMayBeGiven, award_may_be_given

id · official · sha256:b241edd1cdc1eaa8d42feab4322d6ecee631676e6b47e73bebabd927da29d962ID

Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Referencing norms: DelegatedMatter, assert-he623775537b1b4c42930fb3816438437e349ba9e71d6f1d0d8bb7a4bf7030e2b

id · official · sha256:6d1122bfc67d618fa6e36474d0769e9c683d487b176dcefd20427c85bcbe5a90ID

Pasal 56 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Referencing norms: Article56FineLimit, Article56ImprisonmentLimit, Article56Liability, MaxFine, MaxImprisonmentArticle56, criminal_liability_article_56, criminal_maximum_fine, criminal_maximum_imprisonment, halalness_breach_established

id · official · sha256:9f31296df1dd9ae10f4d787a8f925411fa16b5f77f9af8b0304f2926cc2fe419ID

Pasal 57 Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Referencing norms: Article57FineLimit, Article57ImprisonmentLimit, Article57Liability, MaxFine, MaxImprisonmentArticle57, criminal_liability_article_57, formula_secrecy_breach_established, person_maximum_fine, person_maximum_imprisonment

id · official · sha256:26ab7dc1f75e8ac266637ba4b885f23b90dcda444e941efdd8940811f5984470ID

Pasal 58 Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Referencing norms: MuiCertificateSurvives, certificate_remains_valid

id · official · sha256:7bdb8e987a2c42e1b0d2b166b157f8f9d33f89dd933e1534cf444932532ee199ID

Pasal 59` Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Referencing norms: PriorProcedureBeforeBpjph, prior_procedure_applies

id · official · sha256:ce23fb3505aea29caa6338ca1d18fe3c1de08c6128384a23a562f24e313d26c4ID

Pasal 6 Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Referencing norms: BpjphIssuesCertificate, BpjphRevokesCertificate, bpjph_issues_certificate, bpjph_may_revoke_certificate

id · official · sha256:27868dd668545a19dd00d5664c889dac453c51f4ad9e9e903a73cf8af7af9386ID

Pasal 60 MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Referencing norms: MuiCertifiesUntilBpjph, mui_still_certifies

id · official · sha256:79f33368dc97a3a905ac62c2eaa4f198edd9a53ae129963635ad3171520fd0b2ID

Pasal 61 LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Referencing norms: AlignWithArticle13, ExistingLphDeadline, ExistingLphMustAlign, ExistingLphRecognised, lph_alignment_deadline, lph_recognised

id · official · sha256:29e7272ab353a6a745e6a312afb52c017e6bb754184c741aa274b56e0e3b8fe5ID

Pasal 62 Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Referencing norms: AuditorAlignWithArticles1415, ExistingAuditorDeadline, ExistingAuditorMustAlign, auditor_alignment_deadline

id · official · sha256:13384364f72ce7fb328ceab97e3bf9d76985c4d2e30bbbf79c3ba207b4fa7babID

Pasal 63 Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Referencing norms: ExistingSupervisorDeadline, ExistingSupervisorMustAlign, SupervisorAlignWithArticle28, supervisor_alignment_deadline

id · official · sha256:1070e49072a3e729c7670a0f3ce5980928c3e4a665084f13131ba133d622fe76ID

Pasal 64 BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Referencing norms: BpjphFormationDeadline, BpjphFormationOverdue, BpjphFormedInTime, bpjph_formation_deadline, bpjph_formation_overdue, bpjph_formed_in_time

id · official · sha256:833d23592d4c035396c7f39807e4cefc74d2a0f8c9ac4f8702395beb28c5e2c4ID

Pasal 65 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Referencing norms: ImplementingRegulationDeadline, implementing_regulation_deadline

id · official · sha256:c8e73eb7cc41f0bc0530f9047345e49635ba7a76cc38e9544cf018747683e0c6ID

Pasal 66 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Referencing norms: ContradictionDefeatsSurvival, PriorRegulation, PriorRegulationSurvives, prior_regulation_stays_in_force

id · official · sha256:0e33aa341ae8165167c2d7b16ab8b6c6a49eb00e05c9c6ff4280caa3a75e8bb5ID

Pasal 67 (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap. (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Referencing norms: CertificationDutyStart, CertificationRequired, DelegatedMatter, DelegatedRegulationPower, DutyInForceAfterDelay, ImportOutsideDelay, ImportOutsideDelay/ImportDutyFromEntryIntoForce, IssueImplementingRegulation, assert-h9074de433370e78fbb15aee0b1153abafc5ecaa7f620292d11952b1c28f9d6d9, certification_duty_in_force_from, certification_duty_starts_on

id · official · sha256:fa471d6088e3296a34910538f7fb5cce44001ccaa17afb2c9e8fec64f380e337ID

Pasal 68 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Referencing norms: ActEntersIntoForce, act_in_force_from

id · official · sha256:0a87ded23a50460112357e3c8a9d5ce892a0466131424c8cc65a8888da855ce3ID

Pasal 7 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan: a. kementerian dan/atau lembaga terkait; b. LPH; dan c. MUI.

id · official · sha256:f65c0153bb775c80fe034107959288b424b649c735e698dfdb3c2b560986595bID

Pasal 8 Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

id · official · sha256:9cea44042178dc84f12ca9dec81440ddfdfbf84f0a8a619449e2b8eaccb25f83ID

Pasal 9 Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

id · official · sha256:0a847029531988f41cf7943b2abb1ba10392d8310f23bd303953ae62d6d658c4ID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295

Referencing norms: assert-h81102c3f9e5def2f12af4d7a4859c0cb59b02e9d1c4f8d091957b1b31c6e8979, promulgated_on